Oleh: Hasanul Rizqa
Persyarikatan Muhammadiyah kini telah mencapai 111 tahun. Sejak awal berdirinya, gerakan Islam ini konsisten melakukan dakwah amar ma’ruf nahi munkar (memerintahkan kepada perbuatan baik dan melarang perbuatan yang mungkar) serta tajdid yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
Kelahiran Muhammadiyah tidak terpisahkan dari pemikiran, sikap, dan perjuangan KH Ahmad Dahlan (1868-1923). Lahir dengan nama Muhammad Darwisy, ia berasal dari keluarga alim ulama. Ayahandanya, KH Abu Bakar, merupakan khatib Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta—posisi yang di kemudian hari juga dijalaninya. Seperti halnya KH Hasyim Asy’ari (1871-1947), ia termasuk keturunan Wali Songo. Bila silsilah pendiri Nahdlatul Ulama (1926) tersebut dapat dirunut hingga Maulana ‘Ainul Yaqin alias Sunan Giri, Kiai Ahmad Dahlan memiliki nasab yang bersambung pada Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Jika ditelusur lebih lanjut, kedua Wali Songo itu merupakan keturunan Rasulullah SAW.
Tatkala berusia 15 tahun, Muhammad Darwisy berangkat ke Tanah Suci. Usai musim haji, pemuda ini menuntut ilmu pada para masyayikh di Haramain selama lima tahun. Sebelum berencana kembali ke Tanah Air, ia memperoleh nama baru dari Sayyid Bakri Syatha, yakni “Ahmad Dahlan.” Sebab, gurunya di Masjidil Haram itu melihat Darwisy memiliki banyak kemiripan sifat dengan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafii di Makkkah.
Pada 1888, ia kembali ke Tanah Air. Kesultanan Yogyakarta kemudian mengangkatnya menjadi salah satu dari 12 khatib (ketib amin) di Masjid Agung. KH Ahmad Dahlan tinggal di sebuah rumah di Kampung Kauman. Selain menjalankan tugas-tugas resmi di Masjid Agung, suami Siti Walidah ini juga memberikan pelajaran agama Islam di rumahnya serta terlibat dalam perdagangan kain batik.
Saat berusia 35 tahun, KH Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Saat menuntut ilmu di Makkah, ia amat terkesan dengan ide-ide para pemikir Islam modernis, seperti Jamaluddin al-Afghani (1838-1897), Muhammad ‘Abduh (1849-1905), dan Muhammad Rasyid Ridha (1865-1935). Menurut Mitsuo Nakamura dalam buku The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town 1910s-2010, pemikiran ketiga tokoh reformis tersebut membuka kesadaran putra abdi dalem Kesultanan Yogyakarta itu.
Kiai Dahlan merasa, betapa keterbelakangan kaum Muslimin Jawa dan penderitaan mereka di bawah kekuasaan kolonial Belanda berakar pada buruknya keadaan Islam di Jawa, yang terkontaminasi oleh sinkretisme dan penyimpangan. Maka, ia mulai menganjurkan perlunya umat Islam kembali pada ajaran Alquran dan Sunnah yang murni, menghidupkan agama ini melalui ijtihad, serta menolak taklid.
Usai dua tahun belajar di Tanah Suci, KH Ahmad Dahlan kembali ke Yogyakarta dengan membawa semangat pembaruan agama. Berbagai tajdid dilakukan sang ketib amin dalam praktik-praktik keislaman. Misalnya, penggunaan bahasa lokal, alih-alih bahasa Arab, dalam menyampaikan khutbah Jumat dan pengajian di Masjid Agung. Dengan demikian, ajaran Islam dapat lebih dimengerti oleh jamaah, terutama mereka yang awam.
Pembaruan yang dibawa Kiai Ahmad Dahlan bukan tanpa tantangan. Masyarakat, terutama lapisan elite keraton, cenderung keras mempertahankan tradisi keagamaan mereka yang eksklusif dan stagnan secara turun-temurun. Sebagai seorang abdi dalem, Kiai Dahlan pun berada dalam posisi dilematis.
Di satu sisi, ia dituntut untuk seiring sejalan dengan kebanyakan pemuka agama di lingkungan Keraton, terutama dalam memelihara mata rantai tradisi beragama yang sekaligus merupakan simbol kewibawaan raja Yogyakarta (Sri Sultan) sebagai “Senopati ing Ngalogo” dan “Sayyidin Panatagama.” Di sisi lain, Kiai Dahlan tidak mungkin dan tidak bisa menawar-nawar, apalagi berpaling dari, misi dakwah Islam di tengah umat.
Untuk itu, ia memilih tetap memelihara cinta kasih terhadap sesama Muslim (ruhama’u bainahum) dan jalan dialogis, alih-alih konfrontatif. Sebagai contoh, ketika Kiai Dahlan menemukan bahwa berdasarkan perhitungan ilmu falak dan ilmu bumi, sebagian besar masjid di Yogyakarta mengarah ke barat. Alhasil, jamaah termasuk mereka yang shalat di Masjid Agung tidak tepat menghadap Ka’bah yang 24 derajat arah barat laut.
Upaya Kiai Dahlan meluruskan arah kiblat mendapat pertentangan dari segelintir elite Keraton. Bahkan, kanjeng penghulu Kesultanan saat itu menyuruh orang-orang agar merobohkan Langgar Kidul, yakni mushala yang didirikan sang kiai di Kauman. Walau sempat kecewa, Kiai Dahlan tetap bertahan. Atas sokongan keluarga dan murid-muridnya, mushala yang roboh itu kembali didirikan.
Dengan jumlah santri dan pengikutnya yang kian banyak, KH Ahmad Dahlan semakin memikirkan keberlanjutan dakwah tajdidnya. Jangan sampai ketika kelak dirinya wafat, dakwah pun ikut meredup atau malah hilang sama sekali. Karena itu, ia pun tertarik untuk membentuk organisasi, sebagaimana yang banyak dilakukan tokoh-tokoh Bumiputera pada awal abad ke-20 di Tanah Air.
Saat itu, Budi Utomo (Boedi Oetomo) merupakan sebuah organisasi bentukan Pribumi yang cukup terkenal di Batavia (Jakarta). Secara personal Kiai Ahmad Dahlan mengenal organisasi tersebut melalui pembicaraan dengan Joyosumarto, seorang anggota Budi Utomo di Yogyakarta. Melalui Joyosumarto, ia dikenalkan dengan dr Wahidin Sudirohusodo, sang penggagas Budi Utomo.
Dr Wahidin mempersilakan Kiai Dahlan untuk menghadiri rapat anggota maupun pengurus yang diselenggarakan Budi Utomo di Yogyakarta walaupun saat itu ia belum resmi menjadi anggota organisasi tersebut. Beberapa waktu kemudian, barulah sang kiai menjadi anggota Budi Utomo pada 1909 hingga duduk sebagai komisaris Budi Utomo Cabang Yogyakarta.
Sejak 1910, Kiai Dahlan juga terdaftar sebagai anggota Jamiat Kheir (Djami’at Chair). Itu merupakan organisasi Islam yang dididirikan para tokoh keturunan Arab di Jakarta pada 1905. Maka, sang kiai menjadikan pengalamannya berproses di Budi Utomo dan Jamiat Kheir sebagai “modal” untuk merintis organisasi, yang kemudian dinamakan Muhammadiyah.
Menurut sejarawan Adaby Darban, sebagaimana dinukil dari buku Prof Haedar Nashir, Muhammadiyah Gerakan Pembaruan (2010), gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah juga timbul dari keinginan Kiai Dahlan untuk mewadahi Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Lembaga pendidikan itu didirikannya pada 1 Desember 1911.
Institusi itu merupakan kelanjutan dari “sekolah” yakni kegiatan Kiai Dahlan dalam menyebarkan syiar Islam di tengah masyarakat. Cikal bakalnya ialah majelis ilmu yang rutin digelar di beranda rumahnya sendiri. Dari sana, pengajaran kemudian berpindah ke sebuah gedung milik ayahanda Kiai Dahlan. Para murid menggunakan meja dan papan tulis, serta duduk di atas kursi. Mereka tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga ilmu-ilmu umum.
Tepat pada tanggal 18 November 1912 atau bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah, KH Ahmad Dahlan membentuk Persyarikatan Muhammadiyah. Waktu awal-awal berdiri, namanya masih menggunakan ejaan kala itu: Moehammadijah. Haedar Nashir mengatakan, seperti dinukil dari “Berita Tahoenan” (1927), makna sjarikat atau syarikat (serikat) yang terkait dengan Muhammadiyah berarti “bersjarikat oentoek memenuhi kewadjiban Agama, jang moesti dipikoel bersama-sama (fardloe kifajah).”
Adapun kata Muhammadiyah secara kebahasaan berarti ‘pengikut Nabi Muhammad SAW.’ Kalau mengikuti bahasa Arab, dapatlah ia ditulis Muhammadiyyah--dengan dua huruf ‘ya’ nisbah. Akan tetapi, Haedar menjelaskan, penetapan Muhammadiyah (dengan satu huruf ‘y’) tentunya tidak berarti bahwa pendiri gerakan Islam ini tidak memahami kaidah tata bahasa Arab. Nama Muhammadiyah dipilih atas dasar, penulisan demikian dinilai sudah menyatu dengan rasa keindonesiaan.
Secara maknawi, penggunaan nama Muhammadiyah dimaksudkan untuk menghubungkan gerakan ini dengan ajaran dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Haedar menuturkan, Kiai Ahmad Dahlan memilih nama tersebut setelah mendengarkan usulan dari kerabat sekaligus sahabatnya, KH Muhammad Sangidu. Kemudian, Kiai Dahlan juga telah mendirikan shalat istikarah sehingga mantaplah hatinya untuk memilih nama tersebut.
Istilah al-Muhammadiyah dapat ditemukan dalam khazanah keilmuan Islam, seperti kitab tafsir Ibnu Katsir. Sang mufasir saat menafsirkan surah Ali Imran ayat 110 memaparkan sebagai berikut. “Yahbaru ta’ala an hazdihi al-ummat al-Muhammadiyah bi anna-hum khaira al-ummam.” Artinya, “bahwa Allah mengabarkan dengan ayat ini tentang umat Muhammad, yaitu mereka sebagai umat yang terbaik.”
Pada 20 Desember 1912, dalam sebuah rapat terbuka di Gedung Loodge Gebauw Maioboro, Yogyakarta, Persyarikatan Muhammadiyah kemudian diumumkan kepada khalayak luas. Namun, ketika itu pemerintah Hindia Belanda tidak langsung mengakuinya secara sah. Rezim kolonial masih bersikap hati-hati dan penuh kecurigaan terhadap organisasi Islam ini. Dengan bantuan Budi Utomo dan melalui proses panjang, akhirnya Muhammadiyah memperoleh pengesahan dari pemerintah, sehingga terbitlah Besluit Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914.
Pada 23 Februari 1923, KH Ahmad Dahlan berpulang ke rahmatullah. Wafatnya sang pendiri tidak menjadi penanda stagnan, apatah lagi mundurnya Muhammadiyah. Para rekan, murid, dan pengikut meneruskan estafet perjuangan sang kiai dalam kapasitasnya masing-masing.
Walaupun masih bergerak di Yogyakarta dan sekitarnya, Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda telah menghasilkan banyak amal usaha. Sebut saja, pendirian sekolah (1911), badan penerbitan Majalah Soeara Moehammadijah (1915), Sopo Tresno yang akhirnya menjadi cikal-bakal ‘Aisyiyah (1914) kepanduan Hizbul Wathan (1918), serta Panti Asuhan dan Penolong Kesengsaraan Omeoem (PKU) yakni rumah sakit yang dirintis tepat sejak satu bulan sebelum Kiai Dahlan wafat. Bahkan, kala itu para tokoh Persyarikatan sudah memikirkan pendirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Menurut catatan Haji Sudja’, penulis buku biografi Riwajat Hidup KHA Dahlan Pembina Muhammadijah Indonesia (1989), wacana pendirian universitas Muhammadiyah disampaikan M Hisjam selaku ketua Hoofdbestuur (Pimpinan Pusat) Muhammadiyah Bagian Pendidikan dalam rapat anggota Muhammadiyah istimewa pada Juni 1920.
Hingga kini dalam usia 111 tahun, Muhammadiyah tercatat memiliki sekurang-kurangnya 125 rumah sakit serta 436 balai kesehatan dan klinik di seluruh Tanah Air. Dalam ranah pendidikan, gerakan Islam ini mempunyai 174 perguruan tinggi; di antaranya ada yang berdiri di negeri jiran, Malaysia. Di samping itu, puluhan ribu sekolah dan lebih dari 380 panti asuhan bernaung di bawah Persyarikatan. Baik di level nasional maupun internasional, Muhammadiyah terus memberikan sumbangsih nyata untuk mencerahkan kehidupan bangsa Indonesia, umat Islam, dan warga dunia.
Menyambut Milad ke-111 Persyarikatan Muhammadiyah, Republika berkesempatan mewawancarai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir. Menurut dia, Muhammadiyah terus meneguhkan sikap dan memperluas jangkauan dakwah Islam yang mencerahkan, terutama dalam menapaki dekade kedua pada abad kedua ini. Bagaimana gerakan Islam ini menjawab pelbagai tantangan zaman kini, baik dalam konteks nasional maupun global? Berikut bincang-bincang jurnalis Republika, Ratna Ajeng Tejomukti, dengan guru besar Ilmu Sosiologi tersebut di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, beberapa waktu lalu.
Republika (R): Sejak berdirinya pada 18 November 1912, Muhammadiyah kini telah mencapai usia 111 tahun. Bagaimana Anda melihat perkembangan Persyarikatan saat ini?
Haedar Nashir (HN): Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam tertua yang bukan hanya eksis, tetapi juga terus besar serta memiliki kontribusi yang optimal dan konstruktif untuk membangun umat Islam, bangsa Indonesia, dan kemanusiaan semesta.
Lewat gerakan nyata dakwah yang mencerahkan, mencerdaskan melalui amal-amal usaha bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan lainnya, Muhammadiyah terus berkiprah mewujudkan Islam di kehidupan. Islam dipahami bukan hanya sebagai doktrin tauhid dan praktek ibadah yang membangun relasi dengan Allah SWT saja. Agama ini juga membangun relasi kehidupan manusia dan lingkungannya yang tentu saja kita harapkan untuk terus dibawa pada puncak kemajuan manusia, sebagai khalifah Allah di muka bumi.
Khalifah dalam artian ini mempunyai tugas utama, yaitu memakmurkan kehidupan. Maka, Muhammadiyah dengan gerakan dakwah sosial kemasyarakatan dan ekonomi serta amal-amal usahanya ingin terus menghadirkan Islam yang mencerdaskan, mencerahkan, membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan di dunia nyata.
Kita menyadari, Indonesia dan umat Islam pada umumnya masih tertinggal dalam hal-hal ekonomidan juga keilmuan. Kalau kita merujuk data World Population Review 2022, nilai rata-rata IQ penduduk Indonesia adalah 78,49. Artinya, posisinya ke-130 dari total 199 negara yang diuji. Maka dari itu, kehadiran Muhammadiyah dan gerakan-gerakan lain yang mencerdaskan, mencerahkan, serta memajukan kehidupan itu adalah sebuah keniscayaan.
Kemudian, Muhammadiyah tentu tidak lepas dari kehidupan kebangsaan. Muhammadiyah akan terus berperan dalam politik kebangsaan dengan mengawal kehidupan kebangsaan yang konstitusional, berdasarkan pada cita-cita kebangsaan yakni mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Begitu pula dengan mengawal fondasi yang dimiliki Indonesia, yakni Pancasila.
Muhammadiyah terus membangun kehidupan kebangsaan yang berbasis pada nilai-nilai agama, Pancasila, kebudayaan bangsa, dan konstitusi. Jangan sampai, misalnya, kita maju dalam bidang demokrasi, hak asasi manusia, pemahaman tentang pluralisme, khususnya pada masa pasca-Reformasi, tetapi justru kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sistem bernegara menjauh dari prinsip-prinsip dasar dan konstitusi. Apalagi, sampai mencederai konstitusi.
R: Muhammadiyah mengambil tema "Ikhtiar Menyelamatkan Semesta" untuk memperingati milad pada tahun ini. Apa makna dan tujuan di balik tema tersebut?
HN: Kita menyadari, kehidupan saat ini memang diwarnai kemajuan di banyak bidang, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Namun, ada juga problem-problem besar yang kita hadapi.
Sebagai misal, ada problem climate change (perubahan iklim) dan krisis lingkungan. Kemudian, ada problem perang—termasuk agresi Israel yang sesungguhnya mencoreng keadaban dunia. Lalu ada berbagai macam konflik regional dan lokal. Demikian pula problem-problem sosial, seperti peredaran narkoba, LGBT, stunting, dan macam-macam lainnya.
Maka, Muhammadiyah ingin dalam gerakannya juga melakukan usaha penyelamatan kehidupan dan lingkungan. Sebab, Islam memiliki tujuan-tujuan syariat, yakni hifdzud diin (memelihara agama), hifdzul aql (menjaga akal pikiran), dan hifdzun nafs (menjaga jiwa) sehingga satu jiwa pun tidak boleh dilenyapkan tanpa alasan yang dibenarkan; apalagi sampai ribuan nyawa manusia seperti yang diakibatkan agresi Israel, misalnya.
Kemudian, hifdzul maal (menjaga harta). Bahwa harta (menurut syariat Islam) harus diperoleh dengan cara yang halal. Terakhir, hifdzun nasl (menjaga keturunan). Inilah mengapa agama melarang hubungan sesama jenis atau hubungan tanpa nikah karena itu semua menghancurkan dan memutus mata rantai keturunan.
Kalau di Muhammadiyah, di samping kelima itu, ada lagi hifdzul alam, menjaga ekosistem alam. Maka, ikhtiar menjaga semua itu harus menjadi gerakan bersama, baik di bidang humanity (kemanusiaan), ekologis (lingkungan), dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sembari membangun, kita harus menyelamatkan dunia dari berbagai problem yang krusial dalam kehidupan. Itulah semangat dari Milad Muhammadiyah tahun ini.
R: Bagaimana ikhtiar Muhammadiyah dalam bidang pendidikan dan kesehatan yang dimulai dalam usia 111 tahun ini?
HN: Ada Gerakan Infak Pendidikan 111. Alhamdulillah, Muhammadiyah sudah dan terus membangun lembaga-lembaga pendidikan, bahkan di kawasan-kawasan terjauh, terdepan, dan tertinggal di beberapa titik di Indonesia. Ketika negara belum hadir, Muhammadiyah hadir.
Namun, kami merasakan masih banyak kekurangan guru yang tampaknya masih hanya menjadi sukarelawan. Misalkan, ia memperoleh honor gaji yang belum sebagaimana mestinya karena begitu banyak yang harus dikembangkan (oleh pihak sekolah) juga sarana-prasarana.
Modal Muhammadiyah ialah kemandirian. Maka dengan Gerakan Infak Pendidikan 111, kami Muhammadiyah ingin memobilisasi seluruh potensi anggota, pimpinan, amal usaha, dan organ-organ yang ada di Persyarikatan maupun simpatisan dan masyarakat luas. Mari kita berinfak secara leluasa untuk membangun pendidikan.
Bukan hanya pendidikan Muhammadiyah. Pendidikan negeri, yang ada di bawah pemerintah pun tantangannya makin besar. Banyak di antaranya yang masih banyak problem dan belum terjangkau. Jadi, jangan lengah bahwa seakan-akan dunia pendidikan kita maju. Human development index (Indeks Pembangunan Manusia) RI masih di bawah negara-negara Asia yang lain. Daya saing bangsa kita juga masih di bawah banyak negara ASEAN yang lain, termasuk tadi soal IQ yang saya sebutkan.
Maka, kita harus memobilisasi seluruh potensi untuk memajukan pendidikan. Terkait inilah, kami melihat pentingnya gerakan infak pendidikan.
R: Bagaimana menyikapi pemilihan umum (pemilu) ke depan?
HN: Kita berharap, pemilu—termasuk yang akan berlangsung pada 2024 nanti—bukan hanya soal mengejar menang dan kemenangan. Sebuah kontestasi memang akan selalu ada yang menang dan yang kalah. Bagaimanapun, pemilu seyogianya pula tentang bagaimana meraih kemenangan secara fair, beretika, berkeadaban, dan konstitusional.
Jangan sampai karena menguji kemenangan, menghalalkan segala macam cara agar bisa menang. Jangan sampai mencederai etik, akhlak, keadaban, atau bahkan konstitusi.
Kemudian, kita mesti terus mengedepankan kebijaksanaan, terlebih dalam era media sosial seperti sekarang. Media sosial memiliki sisi-sisi positif, tetapi juga sisi-sisi negatif. Di sana menjadi tempat beredarnya hoaks, ujaran-ujaran kebencian, yang lalu menyulut potensi konflik dan bahkan menebar segala macam kebohongan. Maka, diperlukan juga etika dan keadaban dalam bermedsos, apalagi ketika media sosial itu digunakan sebagai alat untuk berpolitik.
R: Terakhir, apa saja harapan Anda untuk Muhammadiyah ke depan?
HN: Muktamar Muhammadiyah yang lalu mengusung tagline, “unggul berkemajuan.” Muhammadiyah sudah berbuat selama lebih dari satu abad di berbagai bidang kehidupan, tetapi kita masih merasa berkekurangan.
Maka, imbauan dan ajakan kami—bahkan boleh dikatakan sebagai instruksi—kepada seluruh pimpinan ranting, cabang, daerah, wilayah, sampai pusat dengan seluruh organnya ialah bagaimana membawa Muhammadiyah unggul di atas rata-rata atau bila dibandingkan dengan yang lain. Itu berlaku di bidang pemikiran, kegiatan-kegiatan, atau lembaga-lembaga.
Keunggulan bukan hanya soal kualitas apa yang dimiliki, tetapi juga kualitas peran Muhammadiyah. Ini harus menjadi kekuatan yang signifikan dalam mengawal moral, etika, dan keadaban bangsa. Bahkan, mengawal dan mewujudkan nilai-nilai luhur kehidupan kebangsaan yang berbasis pada Pancasila, agama dan kebudayaan luhur, serta konstitusi.
Ke depan, kehidupan kebangsaan kita (Indonesia) tampak akan semakin dinamis, bahkan cenderung ke arah liberal. Maka dari itu, Muhammadiyah harus terus menjadi suluh bangsa.